Arkan Karim Bersama Jajaran Sekretariat Ikuti Rapat Rutin Bawaslu RI Secara Daring

Bone Bolango, 9 Maret 2026 – Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, Arkan Karim,  mengikuti Rapat Rutin Jajaran Sekretariat Bawaslu yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu pada Senin (9/3/2026) secara daring melalui Zoom. Dalam rapat tersebut, Arkan Karim didampingi oleh Kepala Subbagian Pengawasan Amirudin Lihawa, Kepala Subbagian Administrasi Ratno S Daenunu, serta Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum (P3S) Saiful.

Rapat nasional tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Administrasi Bawaslu RI, La Bayoni, dan diikuti oleh jajaran sekretariat Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Kegiatan ini merupakan agenda koordinasi rutin antara sekretariat Bawaslu RI dengan seluruh satuan kerja daerah yang umumnya dilaksanakan setiap hari Senin.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah proses pelaksanaan pelantikan serta pengisian jabatan pada satuan kerja baru di tingkat kabupaten/kota. Isu ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan stabilitas struktur organisasi serta efektivitas dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di daerah.

Selain pengisian jabatan, forum tersebut juga menyoroti kebijakan pemberian dana kerohanian sebagai bentuk empati lembaga terhadap pegawai yang meninggal dunia. Kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari penguatan solidaritas internal serta perhatian institusi terhadap aspek kemanusiaan di lingkungan kerja.

Rapat turut membahas pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) serta THR keagamaan bagi pegawai Bawaslu pada tahun 2026. Kepastian mekanisme dan ketepatan waktu pembayaran menjadi poin penting yang disoroti guna memastikan hak pegawai terpenuhi secara tertib dan akuntabel.

Jajaran sekretariat Bawaslu daerah didorong untuk memastikan kesiapan administrasi, ketepatan pengisian struktur organisasi, serta pengelolaan kesejahteraan pegawai berjalan secara profesional. Koordinasi berkala ini juga menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi tata kelola kelembagaan Bawaslu di seluruh daerah.