Gelar Pleno Terbuka Bersama Sekretariat, Bawaslu Bone Bolango Evaluasi Kritis Konsolidasi Demokrasi

Bone Bolango- 25 Februari 2026- Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menggelar Rapat Pleno rutin setiap Rabu, pada 25 Februari 2026 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Suwawa. Pleno ini menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan program pengawasan di masa non-tahapan.

Rapat dihadiri Ketua Bawaslu Bone Bolango Sofyan Djama, Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad dan Yulianti Laliyo, Kepala Sekretariat ,Arkan Karim, serta seluruh jajaran sekretariat.

Pelaksanaan pleno menindaklanjuti surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3/KP.01/K1/01/2023 tentang perubahan instruksi pelaksanaan rapat pleno di lingkungan Bawaslu.

Evaluasi konsolidasi demokrasi menjadi pembahasan utama. Ketua Bawaslu Bone Bolango, Sofyan Djama, menegaskan bahwa konsolidasi harus terukur dan berdampak pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

“Kita harus memastikan konsolidasi menghasilkan pencegahan. Ada indikator capaian, ada perubahan sikap, dan ada penguatan pemahaman publik terhadap aturan kepemiluan,” tegas Sofyan.

sementara itu, Anggota Bawaslu, Alti Mohamad, menegaskan bahwa pelaksanaan konsolidasi harus disiplin sesuai instruksi kelembagaan.

“Konsolidasi wajib dilaksanakan tiga kali dalam seminggu, baik secara perorangan maupun kelompok. Intensitas ini penting agar edukasi pengawasan tidak terputus,” ujar Alti.

lebih lanjut Anggota Bawaslu Yulianti Laliyo menekankan pentingnya publikasi setiap kegiatan konsolidasi sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja.

“Setiap kegiatan konsolidasi harus diberitakan. Publik perlu mengetahui kerja-kerja pengawasan yang kita lakukan. Dokumentasi dan publikasi menjadi bagian dari akuntabilitas lembaga,” tegas Yulianti.

Ia meminta agar setiap pelaksanaan konsolidasi dilengkapi laporan, dokumentasi yang memadai, serta narasi yang jelas untuk disampaikan melalui kanal resmi lembaga.

Selain evaluasi konsolidasi demokrasi, pleno juga membahas evaluasi kehumasan, pemutakhiran data partai politik, evaluasi PPID, serta persiapan agenda kelembagaan seperti Ngabuburit Pengawasan, pelantikan Saka Adyatsa, dan Apel Pengawasan.