IKuti Rapat Nasional Bawaslu RI, Bawaslu Bone Bolango Perkuat Tugas Konsolidasi Demokrasi

Bone Bolango, 20 Februari 2026 — Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengikuti Rapat Penyamaan Persepsi dan Strategi Pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi yang digelar oleh Bawaslu RI secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (20/02/2026). Agenda nasional ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran kelembagaan pengawas pemilu pada masa di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Rapat tersebut menghadirkan jajaran Bawaslu dari seluruh Indonesia guna menyelaraskan arah kebijakan serta mempertegas pelaksanaan mandat konstitusional lembaga. Konsolidasi demokrasi ditempatkan sebagai bagian integral dari tugas Bawaslu sebagai lembaga permanen, yang bekerja menjaga kualitas demokrasi tidak hanya pada saat tahapan berlangsung, tetapi juga dalam periode non-tahapan.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Hariyono, dalam arahannya menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan instruksi kelembagaan yang harus dijalankan secara sistematis dan terukur. Ia menyampaikan bahwa keberadaan Bawaslu sebagai lembaga permanen memiliki konsekuensi tanggung jawab jangka panjang dalam merawat demokrasi. Penguatan fungsi pengawasan, pendidikan politik, serta peningkatan partisipasi publik menjadi elemen penting dalam strategi tersebut.

Dalam forum ini, dibahas sejumlah fokus penguatan. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan adaptif terhadap dinamika politik. Kedua, optimalisasi pengawasan partisipatif melalui pelibatan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga integritas proses demokrasi. Ketiga, pemanfaatan media sosial dan ruang publik sebagai kanal edukasi politik yang efektif, terukur, dan berbasis literasi digital.

Konsolidasi demokrasi di luar tahapan diarahkan untuk memastikan stabilitas sistem kepemiluan tetap terjaga. Bawaslu tidak menempatkan masa non-tahapan sebagai periode pasif. Sebaliknya, masa tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi kelembagaan, membangun komunikasi publik, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap praktik pengawasan sebelumnya.