Konsolidasi Demokrasi, Alti Mohamad: Netralitas Aparatur Jadi Fondasi Demokrasi di Tingkat Lokal

Bone Bolango – Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat demokrasi hingga ke tingkat desa melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang dilaksanakan  di Kantor Desa Batu Hijau.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Alti Mohamad bersama tim Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan dihadiri oleh Kepala Desa Batu Hijau beserta jajaran aparatur desa. Konsolidasi demokrasi ini membahas isu penting terkait keberpihakan dan netralitas Kepala Desa serta Aparatur Sipil Negara (ASN) aparatur desa dalam menghadapi tahapan demokrasi dan pemilihan.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Bawaslu dalam memastikan prinsip netralitas aparatur tetap terjaga, khususnya menjelang tahapan-tahapan penting dalam proses demokrasi. Dalam diskusi tersebut, Bawaslu menekankan pentingnya menjaga profesionalitas dan netralitas aparatur desa dalam setiap proses pemilu dan pemilihan.

Aparatur pemerintahan desa diharapkan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi.

Alti Mohamad dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa netralitas aparatur bukan hanya sekadar aturan, melainkan fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.

“Netralitas aparatur bukan hanya aturan, tetapi menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal,” ujar Alti Mohamad.

Selain itu, Bawaslu juga mengajak pemerintah desa untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus menjadi contoh dalam menjaga sikap netral dan profesional.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya dilakukan melalui fungsi pengawasan, tetapi juga melalui konsolidasi, edukasi, serta kolaborasi bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

Terkait dengan isu netralitas tersebut, Pemerintah Desa Batu Hijau yang diwakili oleh Kepala Desa menyatakan komitmennya untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat serta tidak melakukan keberpihakan terhadap kepentingan politik golongan tertentu.