Sambut Deputi Administrasi Bawaslu RI, Arkan Karim Pastikan Infrasstruktur Dukung Pengawasan Optimal

BONE BOLANGO — Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Arkan Karim, menyambut langsung kunjungan Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI, La Bayoni, bersama Inspektur Wilayah III, Arya Mega Natalady Sumbayak, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, dalam agenda peninjauan gedung dan bangunan Bawaslu Bone Bolango, Jumat (20/06/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi Bawaslu Bone Bolango dalam memperkuat koordinasi kelembagaan sekaligus menunjukkan kesiapan sarana dan prasarana pengawasan pemilu di daerah.

Dalam penyambutannya, Arkan Karim menyampaikan bahwa keberadaan tanah dan bangunan kantor Bawaslu Bone Bolango merupakan hasil perjuangan bersama pimpinan dan jajaran sekretariat dalam menghadirkan fasilitas kelembagaan yang representatif dan berkelanjutan.

Menurutnya, dukungan hibah dari Pemerintah Daerah Bone Bolango menjadi langkah strategis dalam memperkuat eksistensi kelembagaan Bawaslu, sehingga saat ini tanah dan bangunan tersebut resmi menjadi aset milik Bawaslu Bone Bolango.

“Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan penguatan kelembagaan Bawaslu Bone Bolango. Keberadaan gedung ini adalah hasil perjuangan bersama yang tentu harus dijaga dan dimaksimalkan untuk mendukung kerja-kerja pengawasan,” ujar Arkan Karim.

Ia juga menegaskan bahwa ke depan Bawaslu Bone Bolango akan melakukan sejumlah penataan dan perbaikan fasilitas guna menunjang efektivitas kerja serta meningkatkan kenyamanan pelayanan kelembagaan kepada masyarakat.

Kegiatan itu juga dihadiri pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo serta sejumlah pimpinan Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan konsolidasi kelembagaan pengawas pemilu di daerah.

Kunjungan jajaran Bawaslu RI tersebut dinilai menjadi bentuk perhatian terhadap penguatan infrastruktur dan tata kelola kelembagaan pengawasan pemilu di daerah, khususnya dalam mendukung kinerja pengawasan yang profesional, modern, dan berintegritas.