Sofyan Djama Lakukan Konsolidasi Demokrasi di Kecamatan Botupingge, Tekankan Peran Strategis Pemerintah Kecamatan

Bone Bolango- 25 Februari 2026- Bawaslu Kabupaten Bone Bolango - Isu netralitas aparatur sipil negara kembali menjadi perhatian serius. Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Djama, mendatangi Kantor Camat Botupingge untuk membahas secara langsung komitmen netralitas ASN yang dinilai rentan terganggu dalam dinamika politik lokal.

Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Botupingge, Miman Laliyo. Pertemuan berlangsung dengan penekanan pada pencegahan potensi pelanggaran yang kerap muncul di tingkat birokrasi bawah.

Dalam penyampaiannya, Sofyan Djama menegaskan bahwa pelanggaran netralitas ASN sering berawal dari sikap permisif terhadap tindakan yang dianggap sepele. Kehadiran dalam kegiatan politik, unggahan di media sosial, hingga gestur simbolik dapat menjadi pintu masuk pelanggaran. Ia mengingatkan bahwa posisi ASN bukan sekadar profesi administratif, tetapi representasi negara yang wajib menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.

Ketua Bawaslu Bone Bolango juga menyoroti bahwa kecamatan memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada level inilah potensi intervensi, tekanan politik, atau keberpihakan sering diuji. Karena itu, penguatan komitmen netralitas tidak cukup dalam bentuk imbauan formal. Diperlukan pengawasan internal yang tegas serta kontrol sosial yang terbuka.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu tidak akan menunggu tahapan pemilu untuk bertindak. Pencegahan harus berjalan lebih awal agar tidak berkembang menjadi pelanggaran administratif maupun sengketa hukum. Bawaslu akan memperkuat patroli pengawasan dan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara akurat dan bertanggung jawab.

Miman Laliyo menyampaikan bahwa pihak kecamatan memahami pentingnya menjaga profesionalisme ASN. Ia memastikan jajaran di Kecamatan Botupingge akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.