Bawaslu Bone Bolango Gelar Diseminasi Bawaslu Membelajarkan Volume II, Kupas Penataan Daerah Pemilihan

Bone Bolango – Penataan daerah pemilihan (dapil) bukan sekadar persoalan membagi wilayah ke dalam peta elektoral. Di balik penentuan batas dapil terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni kesetaraan nilai suara, proporsionalitas keterwakilan, besaran alokasi kursi, hingga potensi ketimpangan representasi politik. Isu tersebut menjadi fokus dalam Diseminasi Bawaslu Membelajarkan Volume II Tahun 2026 yang digelar Bawaslu Kabupaten Bone Bolango secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis, 10 September 2026.

Mengusung klaster Desain Sistem Pemilu, kegiatan ini membahas tema “Implementasi Penataan Daerah Pemilihan: Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Besaran Dapil, Metode Penataan dan Tantangan Pengawasan.” Forum tersebut menjadi ruang pembelajaran untuk melihat penataan dapil tidak hanya dari aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga dari perspektif keadilan pemilu dan efektivitas pengawasan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Sofyan Djama, S.Pd. membuka sekaligus memberikan pengantar kegiatan. Materi kemudian disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Alti Mohamad dan Yulianti Laliyo. Diskusi turut menghadirkan perspektif akademik melalui Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H., Ketua Bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, serta perspektif penyelenggara teknis pemilu dari Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango Sutenty Lamuhu, S.E.

Kehadiran unsur Bawaslu, KPU, dan akademisi menjadi penting karena penataan dapil berada pada titik temu antara aspek hukum, teknis kepemiluan, dan prinsip demokrasi. Sebuah dapil yang secara administratif terlihat memenuhi ketentuan belum tentu sepenuhnya mencerminkan kesetaraan representasi apabila terdapat perbedaan jumlah penduduk yang terlalu besar dibandingkan dengan jumlah kursi yang dialokasikan.