Konsolidasi Demokrasi, Sofyan Djama Ajak Aparat Desa Bintalahe Lawan Hoaks dan Politik Uang

Bone Bolango, 8 September 2026 – Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat pencegahan pelanggaran Pemilu melalui konsolidasi demokrasi di tingkat desa. Upaya ini dilakukan dengan membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi, termasuk menghadapi penyebaran hoaks, mencegah politik uang, serta menjaga netralitas dan profesionalitas aparat desa.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Djama, melaksanakan konsolidasi demokrasi bersama Sekretaris Desa dan Aparat Desa Bintalahe, Kecamatan Kabila Bone, Selasa (8/9/2026). Pertemuan yang diikuti empat aparat desa tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dengan membahas sejumlah tantangan demokrasi di tingkat masyarakat, terutama penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan praktik politik uang.

Dalam diskusi, Sofyan mendorong aparat desa ikut membantu masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya informasi terkait Pemilu dan Pemilihan yang beredar melalui media sosial. Masyarakat perlu memeriksa sumber informasi, membaca informasi secara utuh, membandingkannya dengan sumber resmi, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan atau konflik.

Selain hoaks, politik uang menjadi perhatian dalam konsolidasi tersebut. Bawaslu menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat agar pilihan politik tidak dipengaruhi pemberian uang atau materi. Aparat desa juga didorong menjaga netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan pemerintahan serta tidak menggunakan jabatan maupun fasilitas desa untuk kepentingan politik tertentu.

Sekretaris Desa dan Aparat Desa Bintalahe menyambut baik kegiatan tersebut dan menyatakan pentingnya komunikasi dengan Bawaslu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Konsolidasi ini menghasilkan komitmen untuk menjaga netralitas, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak politik uang, serta mendorong keterlibatan pemerintah desa dalam pencegahan pelanggaran demokrasi.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, mendorong edukasi mengenai netralitas aparat, memetakan potensi kerawanan politik uang dan keberpihakan, serta memperluas kolaborasi dengan tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan kelompok masyarakat lainnya. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif dan memperkuat demokrasi yang berintegritas di tingkat desa.