Alti Mohamad: Diskusi Hukum Digital Perkuat Kesiapan Bawaslu Hadapi Modus Politik Uang Baru

Bone Bolango, 9 Februari 2026. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengikuti Diskusi Hukum Tematik Bulanan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Gorontalo. Kegiatan berlangsung secara daring dan diikuti oleh Ketua, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, serta jajaran sekretariat se-Provinsi Gorontalo.

Kegiatan tersebut secara resmi dilaunching oleh Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, S.H. Ia menekankan pentingnya literasi hukum sebagai fondasi dalam membangun kemampuan analisis regulasi. Totok mendorong jajaran pengawas pemilu untuk terus mengasah keterampilan dalam menafsirkan aturan dan merespons dinamika pelanggaran berbasis teknologi.

Diskusi ini dilaksanakan pada masa non-tahapan sebagai bagian dari penguatan kapasitas hukum pengawas pemilu. Forum ini membahas isu-isu hukum kepemiluan yang berkembang, terutama yang berkaitan dengan perubahan pola pelanggaran politik uang berbasis digital.

Topik yang diangkat adalah “Politik Uang dengan Modus Digital (E-Wallet): Tantangan Pembuktian Formil dan Materiil.” Materi membahas perubahan pola transaksi, teknik penelusuran alur pembayaran digital, serta pendekatan pembuktian yang relevan dengan kerangka hukum yang berlaku.

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, menyatakan bahwa diskusi ini sangat strategis untuk memperkuat kesiapan jajaran pengawas dalam menghadapi pola pelanggaran yang semakin kompleks. Menurutnya, pemahaman yang kuat terhadap aspek hukum dan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara.

“Diskusi ini memberi perspektif baru dalam memahami modus politik uang digital. Pengawas pemilu harus adaptif, responsif, dan berbasis data. Penguatan kapasitas hukum menjadi kebutuhan mutlak agar pengawasan tetap efektif dan akuntabel,” ujar Alti.

Bawaslu Kabupaten Bone Bolango berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil diskusi ini melalui penguatan internal dan peningkatan koordinasi lintas divisi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pengawasan pemilu berjalan profesional, transparan, dan berintegritas.