Alti Mohamad Ikuti Evaluasi Pengawasan Coktas Bersama Bawaslu Provinsi Gorontalo

Bone Bolango – Kamis 18 September 2025 - Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, menghadiri rapat evaluasi pengawasan pencocokan terbatas (Coktas) yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo secara daring.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025 berjalan sesuai prosedur serta dapat diawasi secara efektif dan transparan.

Dalam rapat evaluasi tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui Kordinator Divisi Pengawasan Fadjri Arsyad menekankan pentingnya peran pengawas di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan kualitas data pemilih, sehingga dapat meminimalisir potensi permasalahan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu berikutnya.

lebih lanjut dalam arahannya, Fadjri meminta seluruh Bawaslu kabupaten/kota agar menyesuaikan dengan format terbaru Laporan Hasil Pengawasan (LHP). “Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan untuk memperhatikan dan menyesuaikan dengan format LHP terbaru dalam mendokumentasikan laporan-laporan hasil pengawasan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pengawasan harus dilaksanakan secara maksimal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Menurutnya, peran Bawaslu sangat krusial dalam memastikan akurasi data pemilih. “Saya minta Bawaslu Kabupaten/Kota agar memaksimalkan pengawasan, karena pada prinsipnya Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan Coktas harus sesuai peraturan,” tegas Fadjri.

Sementara itu kepada humas, saat dimintai tanggapannya pasca kegiatan Alti Mohamad menyampaikan bahwa keterlibatan aktif Bawaslu Bone Bolango dalam forum evaluasi ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga integritas data pemilih. “Pengawasan terhadap Coktas menjadi instrumen penting dalam memastikan hak pilih masyarakat tetap terjamin dan terakomodasi dengan baik,” ujarnya.

Rapat evaluasi daring ini juga diikuti oleh jajaran Bawaslu dari kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, sebagai wujud sinergi dalam memperkuat pengawasan pemilu yang partisipatif dan berintegritas.