Alti Mohamad: Intensitas Konsolidasi Demokrasi Menentukan Kekuatan Pengawasan
|
Bone Bolango- 25 Februari 2026- Bawaslu Kabupaten Bone Bolango- hal tersebut di sampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, menegaskan bahwa pelaksanaan konsolidasi demokrasi tidak boleh berjalan longgar dan tanpa arah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno rutin yang digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Rabu, 25 Februari 2026.
Menurut Alti, konsolidasi demokrasi selama ini kerap dipahami sebatas agenda kegiatan. Padahal, instruksi kelembagaan sudah jelas mengatur intensitas dan pola pelaksanaannya.
“Konsolidasi wajib dilaksanakan tiga kali dalam seminggu, baik secara perorangan maupun kelompok. Ini bukan sekadar target administratif. Ini instruksi yang harus dijalankan secara konsisten,” tegas Alti.
Ia menilai, rendahnya intensitas konsolidasi akan berdampak langsung pada melemahnya daya cegah pengawasan. Dalam masa non-tahapan, edukasi publik justru harus diperkuat agar potensi pelanggaran tidak tumbuh tanpa kontrol.
Alti juga mengingatkan bahwa konsolidasi tidak boleh normatif. Materi harus menyasar isu konkret seperti netralitas aparatur, politik uang, dan penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan harus berbasis pada peta kerawanan yang dimiliki lembaga.
“Kita tidak bisa bekerja dengan pola umum. Konsolidasi harus berbasis data dan menyasar titik rawan. Tanpa itu, kegiatan hanya akan menjadi rutinitas tanpa dampak,” ujarnya.
Ia mendorong seluruh jajaran untuk membangun disiplin pelaporan dan memastikan setiap pelaksanaan konsolidasi terdokumentasi dengan baik. Bagi Alti, konsistensi dan ketegasan dalam menjalankan instruksi menjadi kunci menjaga kredibilitas lembaga.
Penulis: RN
Editor & Photo: HA