Alti Mohamad: Konsolidasi Demokrasi Fokus isu-isu rentan yang berpotensi Melemahkan Kualitas Demokrasi

Bone Bolango., Rabu 28 Januari 2026- Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, menegaskan bahwa pelaksanaan konsolidasi demokrasi harus dilakukan secara serius dan terarah. Ia meminta agar kegiatan tersebut fokus pada isu-isu rentan yang berpotensi melemahkan kualitas demokrasi, terutama praktik politik uang dan persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara.

Penegasan itu disampaikan Alti dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yang membahas evaluasi pelaksanaan konsolidasi demokrasi, evaluasi kehumasan, serta pengawasan pemutakhiran data partai politik.

Menurut Alti, konsolidasi demokrasi tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial. Kegiatan ini harus dimanfaatkan sebagai ruang strategis bagi Bawaslu untuk mendengar langsung pandangan dan pengalaman masyarakat terkait persoalan kepemiluan di lapangan.

“Konsolidasi demokrasi harus dilakukan dengan baik dan terarah. Fokus utama kita adalah isu-isu rentan seperti politik uang dan netralitas ASN, serta mendengarkan persoalan dari perspektif masyarakat,” ujar Alti.

Ia menilai, masyarakat memiliki pengalaman langsung terhadap dinamika pemilu dan pemilihan kepala daerah. Karena itu, masukan dari masyarakat menjadi sumber informasi penting bagi Bawaslu dalam memetakan potensi pelanggaran dan merumuskan langkah pencegahan yang tepat.

Lebih lanjut, Alti menekankan pentingnya pendekatan dialogis dengan masyarakat sipil, tokoh pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan amanat Instruksi Nomor 2 Tahun 2026 yang menempatkan konsolidasi demokrasi sebagai instrumen penguatan pengawasan partisipatif.

Melalui konsolidasi demokrasi yang substansial, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango berharap dapat meningkatkan kualitas pengawasan pemilu sekaligus memperkuat kesadaran publik dalam menjaga integritas demokrasi.