Alti Mohamad Pantau Langsung Koordinasi KPU dan Disdukcapil Usai Coktas

Bone Bolango — Selasa 16 September 2025 - Komitmen terhadap pengawasan tahapan dan non tahapan terus ditunjukkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango. Salah satu anggota Bawaslu, Alti Mohamad Bersama staf teknis, turun langsung memantau proses koordinasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bone Bolango, pasca pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) yang telah diselenggarakan baru-baru ini.

Kehadiran Alti Mohamad dalam agenda koordinasi tersebut menjadi bentuk konkret pengawasan Bawaslu terhadap keakuratan data pemilih, yang menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis.

“Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hasil Coktas yang dilakukan oleh KPU dan beberapa temuan yang sudah disampaikan melalui saran perbaikan oleh Bawaslu Bone Bolango telah ditindaklanjuti dengan benar, terutama dalam hal pencocokan data administrasi kependudukan baik terhadap pemilih pindah domisili, pemilih meninggal maupun dengan data pemilih potensial,” ujar Alti Mohamad kepada humas, Selasa (16/9/2025).

Dalam kegiatan tersebut, KPU menyampaikan berbagai temuan dan perkembangan hasil Coktas, termasuk data pemilih yang belum sinkron dengan data Disdukcapil. Sementara itu, pihak Disdukcapil menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung validasi data guna menjamin keakuratan Daftar Pemilih dalam tahapan .

Alti menegaskan, Bawaslu akan terus mengawal setiap tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar tidak terjadi penghilangan hak pilih warga negara, terutama bagi kelompok rentan.

“Kami akan terus melakukan pengawasan melekat di setiap tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), termasuk proses perbaikan data ini. Jangan sampai ada warga yang memenuhi syarat, tapi tidak bisa memilih karena datanya tidak masuk dalam pemutakhiran,” tegasnya.

Langkah pengawasan ini diharapkan mampu meminimalisir potensi pelanggaran administrasi serta menjamin transparansi dan akuntabilitas proses pemilu di Kabupaten Bone Bolango.