Alti Mohamad Tegaskan Pentingnya Validitas Data Partai dalam Pengawasan Demokrasi

Bone Bolango, 5 Mei 2026 — Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, menegaskan bahwa validitas dan keterbaruan data partai politik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam memastikan pengawasan demokrasi berjalan secara akurat, transparan, dan berintegritas.

Penegasan tersebut disampaikan saat dirinya mendampingi Ketua Bawaslu Bone Bolango dalam menerima kunjungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Aula Bawaslu Bone Bolango. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara lembaga pengawas pemilu dan partai politik dalam menjaga kualitas sistem demokrasi di daerah.

Alti menekankan bahwa dalam konteks pengawasan, data partai politik memiliki peran strategis yang tidak bisa diabaikan. Ketepatan dan keterbaruan data menjadi acuan penting dalam setiap proses pengawasan, termasuk dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Validitas data partai politik adalah titik awal dari pengawasan yang berkualitas. Jika data tidak akurat, maka potensi celah dalam pengawasan akan semakin besar. Karena itu, pemutakhiran data harus menjadi komitmen bersama,” tegas Alti.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keterbukaan partai politik dalam menyerahkan dokumen resmi, seperti Surat Keputusan kepengurusan terbaru, merupakan indikator positif dalam membangun tata kelola demokrasi yang sehat. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam kehidupan politik.

“Pengawasan hari ini tidak cukup hanya menunggu pelanggaran. Kita harus memastikan sejak awal bahwa seluruh elemen, termasuk data partai politik, berada dalam kondisi yang tertib, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara Bawaslu dan partai politik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi, khususnya di tingkat daerah. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan seluruh proses demokrasi dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi pelanggaran administratif.