Alti Paparkan Potensi Kerawanan di TPS Saat Jadi Narasumber pada Bimtek Pungut Hitung Bagi PPK dan PPS

Gorontalo, 15 November 2024 — Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, menjadi pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024 yang diselenggarakan di Gedung GPCC Kota Gorontalo pada Jumat, 15 November 2024. Bimtek ini diikuti oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Bone Bolango, bertujuan untuk memperkuat pemahaman dalam menjalankan tugas, khususnya dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam sesi pemaparan materi, Alti Mohamad menyampaikan pentingnya pengawasan yang maksimal terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan tahapan krusial dalam Pilkada. Salah satu poin utama yang disorot oleh Alti adalah terkait potensi kerawanan yang dapat muncul selama proses tersebut.

“Penting  untuk mengetahui dengan tepat potensi kerawanan yang mungkin terjadi dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini menjadi langkah pencegahan terjadinya pelanggaran yang dapat merusak hasil Pilkada,” ujar Alti dalam pemaparannya.

Alti memaparkan beberapa potensi kerawanan yang dapat terjadi dalam proses pemungutan suara, seperti kampanye pemilihan pada hari pemungutan suara, pemberian uang atau materi lainnya, hingga permasalahan logistik serta Ketidakauratan penggunaan hak pilih dan perolehan suara.

“Identifikasi potensi kerawanan dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang prosedur yang berlaku. Ketika PPK dan PPS mengetahui dengan jelas setiap langkah yang harus diambil dalam pemungutan dan penghitungan suara, mereka akan lebih mampu mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau tanda-tanda pelangaran,” jelas Alti.

Alti juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam proses pengawasan, seperti aplikasi pelaporan temuan pelanggaran yang memungkinkan petugas untuk segera melaporkan masalah yang ditemukan di lapangan. Dengan cara ini, proses pengawasan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap potensi pelanggaran yang bisa terjadi kapan saja.