Alti Terima Kunjungan Monitoring Bawaslu Provinsi Terkait Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pasca Tahapan Pemilihan 2024

Bone Bolango, Kamis, 21 Agustus 2025 — Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerima kunjungan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dilakukan Kepala Sekretariat, Nikson Entengo Bersama jajaran Kasubag dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan barang dugaan pelanggaran, baik secara administrasi maupun lainnya, pasca pelaksanaan tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Koordinator Divisi Hukum, Alti Mohamad, didampingi oleh Kepala Sekretariat Arkan Karim serta Kasubag Hukum, Saipul.

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh barang bukti atau dokumen terkait dugaan pelanggaran yang muncul selama tahapan pemilihan telah dikelola dengan baik, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, monitoring ini juga menjadi bagian dari penguatan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran di lingkungan Bawaslu kabupaten/kota.

Kepada Humas pasca monitoring oleh Bawaslu Provinsi, Alti Mohamad menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian dari Bawaslu Provinsi. Ia menegaskan bahwa Bawaslu Bone Bolango berkomitmen untuk menjaga integritas dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran, termasuk administrasi pelaporannya.

“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari evaluasi dan pembenahan internal. Penanganan barang dugaan pelanggaran tidak hanya berhenti saat tahapan selesai, tapi juga harus ditertibkan dan dipertanggungjawabkan secara administratif sesuai aturan,” ujar Alti.

Tim Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam kunjungannya melakukan peninjauan langsung terhadap dokumen dan barang-barang yang tercatat sebagai bagian dari hasil penanganan pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung. Mereka juga memberikan arahan teknis serta masukan terkait pengelolaan dan penyelesaian administrasi barang bukti.

Kegiatan monitoring ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola penanganan pelanggaran di tingkat kabupaten/kota, serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang.