Arkan Karim: Pemetaan Isu Demokrasi Wajib Berbasis Data Faktual

Bone Bolango, Rabu 21 Januari 2026- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango- Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Arkan Karim, menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi harus diawali dengan penguasaan data internal Bawaslu, khususnya data penanganan pelanggaran dan penegakan hukum pemilu pada periode sebelumnya. Penegasan tersebut disampaikan dalam forum internal Bawaslu sebagai tindak lanjut Instruksi Nomor 2 Tahun 2026.

Menurut Arkan, sebelum menentukan dan membahas isu-isu demokrasi serta kepemiluan yang aktual, Bawaslu wajib melakukan internalisasi terhadap data yang telah dimiliki. Data tersebut menjadi dasar agar pemetaan isu tidak bersifat asumtif, melainkan berbasis fakta.

“Data yang dimaksud itu konkret. Misalnya, berapa jumlah penanganan pelanggaran yang pernah ditangani Bawaslu Bone Bolango pada pemilu sebelumnya, jenis pelanggarannya apa, dan bagaimana pola yang muncul,” ujar Arkan.

Ia mencontohkan, dalam isu netralitas Aparatur Sipil Negara, Bawaslu harus memahami secara detail jumlah laporan dan temuan pelanggaran, bentuk pelanggaran yang terjadi, serta kecenderungan kasus yang muncul di lapangan.

“Kalau kita bicara netralitas ASN, kita harus tahu datanya. Berapa pelanggaran yang pernah ditangani, bentuk pelanggarannya seperti apa, dan di tahapan mana paling sering terjadi. Itu yang menjadi dasar analisis,” jelasnya.

Arkan menambahkan, pendekatan serupa juga berlaku dalam pembahasan isu politik uang, penyebaran disinformasi dan hoaks, serta netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Seluruh diskusi harus merujuk pada data penanganan yang terdokumentasi dan pemahaman aturan yang utuh.

Menurutnya, penguasaan data internal akan membantu Bawaslu memetakan isu prioritas secara lebih akurat, sekaligus meningkatkan efektivitas langkah pencegahan dan pengawasan ke depan.