Bangun Ketahanan Demokrasi: Bawaslu dan Sekda Bone Bolango Diskusikan Upaya Mitigasi Hambatan Politik Lokal

BONE BOLANGO – Jum'at 3 April 2025- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango - Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad dan Yulianti Laliyo laksanakan diskusi strategis mengenai konsolidasi demokrasi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) serta sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ini bertujuan untuk membedah sekaligus mengantisipasi gejala oligarki yang kerap mewarnai dinamika politik lokal.

Diskusi ini berlangsung secara substantif, melampaui sekadar pertemuan seremonial. Isu utama yang menjadi sorotan tajam adalah kecenderungan terpusatnya pengaruh politik pada kelompok atau aktor tertentu yang memiliki akses eksklusif terhadap sumber daya kekuasaan. Bawaslu menilai, praktik oligarki dalam proses kepemiluan berisiko tinggi mereduksi kualitas demokrasi karena mempersempit ruang partisipasi masyarakat dan menciptakan ketimpangan yang tidak sehat dalam kontestasi politik.

Dalam paparannya, Alti Mohamad menguraikan fenomena di mana peserta pemilu seringkali melakukan pendekatan khusus kepada pejabat struktural, termasuk posisi strategis seperti Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas. Pola relasi kekuasaan ini dipandang sebagai titik rawan yang dapat mengarah pada praktik oligarki jika tidak dibentengi dengan integritas yang kuat. Bawaslu mengingatkan bahwa pejabat pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan yang harus dijaga agar tetap netral dan tidak menjadi instrumen kekuatan politik tertentu.

Senada dengan hal tersebut, Yulianti Laliyo menegaskan bahwa gejala oligarki seringkali bersifat sistemik dan bergerak di bawah permukaan melalui jaringan relasi kekuasaan yang tertutup. Kondisi ini secara perlahan dapat membatasi kompetisi yang sehat dan mencederai prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Bawaslu menekankan perlunya kewaspadaan kolektif dan penguatan literasi demokrasi guna menjaga keseimbangan antara kekuasaan politik dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Merespons dinamika tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango menyatakan komitmennya untuk tetap mengedepankan prinsip good governance. Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya potensi dominasi kelompok tertentu dalam sistem pemerintahan saat momentum politik berlangsung. Sebagai bentuk komitmen, Sekda menegaskan akan menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta siap mendukung langkah-langkah strategis Bawaslu dalam mencegah praktik yang dapat merusak tatanan demokrasi di Kabupaten Bone Bolango.

Sebagai penutup diskusi, Bawaslu Bone Bolango menegaskan bahwa upaya pemberantasan gejala oligarki harus dilakukan secara sistematis melalui penguatan etika penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan budaya politik yang partisipatif. Bawaslu berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menciptakan sistem pengawasan yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap segala bentuk penyalahgunaan pengaruh kekuasaan demi terwujudnya pemilihan yang jujur dan adil.