Bawaslu Bone Bolango Awasi Pemutakhiran Data Partai Politik di Nasdem, Soroti Akurasi Data dan Keterwakilan Perempuan

Bone Bolango — 08 Juni 2026 - Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Bone Bolango di Kantor DPD Partai NasDem Bone Bolango.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad dan Yulianti Laliyo, bersama jajaran staf. Kehadiran Bawaslu dalam kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan untuk memastikan proses pemutakhiran data partai politik berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.

Bawaslu Bone Bolango memandang pemutakhiran data partai politik bukan sekadar kegiatan administratif. Lebih dari itu, data partai yang akurat menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, karena berkaitan langsung dengan kesiapan kelembagaan partai politik, validitas informasi kepartaian, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu juga mengingatkan pentingnya perhatian partai politik terhadap ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Terlebih, Mahkamah Konstitusi dalam putusan terbarunya menegaskan bahwa partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen dalam daftar bakal calon dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan oleh KPU pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Kedatangan Bawaslu dan KPU Bone Bolango disambut oleh Dhany Gobel, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPC Partai NasDem Bone Bolango. Turut hadir Fitri Usman, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik, serta Amin Nune Nusi, Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif.

Pengawasan ini penting agar setiap tahapan kepemiluan di Bone Bolango berjalan sesuai aturan, terbuka untuk diawasi publik, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sendiri menjadi bagian dari pedoman teknis KPU melalui Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol, sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang perubahan pedoman teknis pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.