Bawaslu Bone Bolango Awasi Verifikasi Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan Semester I Tahun 2026

Bone Bolango — 29 Juni 2026 - Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Djama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango.

Dalam kegiatan ini, KPU Kabupaten Bone Bolango melakukan pembahasan, verifikasi, serta penetapan rekapitulasi terhadap hasil pemutakhiran data partai politik yang telah disampaikan melalui SIPOL. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan data partai politik tetap mutakhir, akurat, dan sesuai dengan ketentuan administrasi kepemiluan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Djama, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap verifikasi pemutakhiran data partai politik merupakan bentuk komitmen Bawaslu dalam memastikan setiap proses administrasi kepemiluan berjalan secara terbuka, tertib, dan sesuai prosedur.

“Bawaslu hadir untuk memastikan pelaksanaan verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan dilakukan agar proses yang dilaksanakan oleh KPU tetap transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sofyan.

Adapun sejumlah komponen data partai politik yang menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran dan verifikasi tersebut meliputi kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan, alamat kantor, bukti nomor rekening, serta kesesuaian isian nama dan jabatan berdasarkan Surat Keputusan yang tercantum dalam SIPOL.

Berdasarkan hasil pemutakhiran, terdapat 11 partai politik yang telah melakukan pembaruan data melalui SIPOL. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh KPU Kabupaten Bone Bolango untuk memastikan kesesuaian antara dokumen pendukung dan isian data yang telah dimutakhirkan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango, Sutenty Lamuhu, bersama jajaran anggota KPU lainnya. Kehadiran Bawaslu dalam agenda tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan dan kegiatan kepemiluan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi partai politik.