Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bone Bolango dan Kesbangpol Konsolidasi Demokrasi, Bahas Strategi Pencegahan Politik Uang

sofyan djama

Ketua dan Anggota Bawaslu Bone Bolango, Sofyan Djama, S.Pd dan Alti Mohamad, S.Pi,.SH,.MH saat lakukan Konsolidasi Demokrasi dengan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bone Bolango

Bone Bolango, 20 Agustus 2026- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango - Penguatan demokrasi membutuhkan kerja bersama lintas lembaga. Menjelang tahapan Pemilu mendatang, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat komunikasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan daerah untuk memetakan isu strategis sekaligus mendorong langkah pencegahan terhadap praktik politik uang.

Komitmen tersebut dilakukan Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Djama, bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, melalui kunjungan kerja dan Konsolidasi Demokrasi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bone Bolango, Senin (24/8/2026). Keduanya diterima langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bone Bolango, Safri Puili, di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu dan Kesbangpol membahas sejumlah isu strategis yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi daerah. Salah satu perhatian utama ialah politik uang yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Diskusi juga diarahkan pada pentingnya membangun kesadaran masyarakat agar tidak menjadikan pemberian materi sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan politik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Djama, menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi menjadi bagian penting dari upaya Bawaslu membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Menurutnya, pencegahan politik uang tidak dapat dilakukan oleh Bawaslu sendiri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Bawaslu terus mendorong penguatan pengawasan partisipatif. Politik uang merupakan salah satu isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Kami ingin membangun kesadaran bahwa demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh warga,” ujar Sofyan.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad, menekankan pentingnya langkah pencegahan yang dilakukan sejak dini. Ia menyebut edukasi politik kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar pemilih memahami dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi dan proses pemilu.

“Politik uang bukan hanya persoalan pelanggaran pemilu. Praktik tersebut juga berkaitan dengan kualitas demokrasi dan pilihan politik masyarakat. Karena itu, pencegahan harus dilakukan melalui pendidikan politik, penguatan partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” kata Alti.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kesbangpol Kabupaten Bone Bolango, Safri Puili, menyambut baik langkah Bawaslu dalam memperkuat konsolidasi dengan pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa Kesbangpol memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Bone Bolango.

Safri menilai sinergi antara Bawaslu dan Kesbangpol perlu terus dibangun melalui komunikasi dan pertukaran informasi mengenai isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Ia juga mendukung penguatan pendidikan politik sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi tahapan pemilu mendatang. ungkapnya.

penulis & editor.ha