Bawaslu Bone Bolango dan PPKn FIS UNG Jalin Kerja Sama, Fokus pada Pengabdian Kepada Masyarakat

BONE BOLANGO — 10 Juni 2026 - Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menjalin Perjanjian Kerja Sama atau PKS dengan Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo.

Kegiatan kerja sama tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bawaslu Bone Bolango, setelah pelaksanaan rapat pleno Bawaslu Bone Bolango.

Dari pihak Universitas Negeri Gorontalo, kegiatan ini diwakili oleh Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., M.A., selaku Ketua Jurusan PPKn. Sementara dari Bawaslu Bone Bolango dihadiri oleh Ketua Bawaslu Bone Bolango Sofyan Djama, serta Anggota Bawaslu Bone Bolango Alti Mohamad dan Yulianti Laliyo.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan antara lembaga pengawas pemilu dan perguruan tinggi. Substansi utama dari kerja sama tersebut berfokus pada pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam memperluas edukasi demokrasi, kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas demokrasi.

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan kewarganegaraan, sedangkan Bawaslu memiliki mandat dalam pengawasan pemilu dan pencegahan pelanggaran.

Kolaborasi tersebut menjadi ruang bersama untuk menghubungkan dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat, edukasi tentang demokrasi, hak pilih, partisipasi warga, serta netralitas aparatur negara dapat disampaikan secara lebih luas dan mudah dipahami.

Bawaslu Bone Bolango menilai, pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan pada saat tahapan pemilu berlangsung. Lebih dari itu, pengawasan juga membutuhkan kerja pencegahan yang berkelanjutan melalui pendidikan, sosialisasi, dan pelibatan berbagai unsur masyarakat, termasuk perguruan tinggi.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., M.A. juga hadir sebagai narasumber dalam podcast Bawaslu Bone Bolango dengan tema Netralitas ASN. Tema ini dinilai penting karena netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu isu strategis dalam menjaga integritas demokrasi.