Bawaslu Bone Bolango Gelar Rapat Pleno Terbuka, Evaluasi Kinerja dan Perkuat Agenda Pengawasan Demokrasi

Bone Bolango – Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menggelar Pleno Terbuka pada Rabu, 22 Juli 2026, di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi terhadap sejumlah agenda strategis yang sedang berjalan sekaligus menyusun langkah tindak lanjut untuk pelaksanaan program ke depan.

Pleno dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Sofyan Djama, Anggota Bawaslu Yulianti Laliyo dan Alti Mohamad, Kepala Sekretariat Arkan Karim, serta seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

Dalam rapat tersebut, peserta melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap beberapa agenda prioritas kelembagaan. Salah satunya adalah penyusunan dan pemenuhan Form Pencegahan Triwulan III sebagai bagian dari upaya memperkuat dokumentasi dan pelaporan kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu.

Selain itu, pleno juga mengevaluasi hasil penilaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk berbagai aspek yang perlu diperkuat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

Aspek kehumasan turut menjadi fokus pembahasan. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan publikasi kegiatan, pengelolaan media sosial, penyebarluasan informasi kelembagaan, serta strategi komunikasi publik agar informasi pengawasan kepemiluan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

Pada kesempatan yang sama, peserta juga membahas progres pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat yang saat ini masih berlangsung di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bone Bolango. Program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi, pengawasan partisipatif, serta pencegahan pelanggaran Pemilu sejak masa non-tahapan.

Agenda berikutnya yang menjadi perhatian dalam pleno adalah persiapan pelaksanaan program Konsolidasi Demokrasi. Pembahasan difokuskan pada kesiapan teknis, koordinasi internal, serta langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap penguatan demokrasi di daerah.