Bawaslu Bone Bolango Ikuti Diskusi Hukum Tematik, Soroti Tantangan Pembuktian Politik Uang Digital

Bone Bolango, 9 Februari 2026. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengikuti Diskusi Hukum Tematik Bulanan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Gorontalo. Kegiatan berlangsung secara daring dan diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran sekretariat se-Provinsi Gorontalo.

Diskusi hukum tematik ini secara resmi dilaunching oleh Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, S.H. Ia menekankan pentingnya literasi hukum sebagai fondasi dalam membangun kemampuan analisis yang tajam. Menurutnya, pengawas pemilu perlu terus mengasah kemampuan menafsirkan regulasi agar mampu merespons dinamika pelanggaran yang semakin kompleks.

Forum diskusi dilaksanakan pada masa non-tahapan sebagai bagian dari penguatan kapasitas hukum jajaran pengawas pemilu. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk membahas isu-isu hukum kepemiluan yang berkembang, khususnya pola pelanggaran yang memanfaatkan teknologi digital.

Topik yang diangkat kali ini adalah “Politik Uang dengan Modus Digital (E-Wallet): Tantangan Pembuktian Formil dan Materiil.” Materi menyoroti perubahan pola transaksi politik uang melalui sistem pembayaran digital serta tantangan pembuktian secara administratif dan hukum. Pembahasan mencakup aspek regulasi, teknik penelusuran transaksi, hingga pendekatan pembuktian yang relevan.

Sofyan Djama, menyampaikan bahwa diskusi ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat kesiapan pengawas pemilu menghadapi bentuk pelanggaran yang terus berkembang. Ia menilai pola politik uang berbasis digital menuntut peningkatan kapasitas analisis dan pemahaman hukum yang lebih mendalam.

“Perubahan modus politik uang ke ranah digital menghadirkan tantangan baru dalam proses pengawasan dan pembuktian. Diskusi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman regulasi, serta meningkatkan ketajaman analisis hukum jajaran pengawas,” ujar Sofyan.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar Bawaslu mampu merespons setiap potensi pelanggaran secara cepat, tepat, dan akuntabel. Menurutnya, konsolidasi pemahaman sejak masa non-tahapan menjadi langkah strategis dalam menjaga integritas pemilu.

Bawaslu Bone Bolango berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian diskusi hukum tematik sepanjang tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pengawasan dan membangun kesiapan kelembagaan dalam menghadapi dinamika pelanggaran kepemiluan yang semakin kompleks.