Bawaslu Bone Bolango Ikuti Pembahasan Pemenuhan Alokasi Anggaran Operasional TA 2026

Jakarta, 24 Juli 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango menghadiri Rapat Pembahasan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Operasional Satuan Kerja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Mercure Convention Ancol, Jakarta, pada 23 hingga 29 Juli 2026.

Bawaslu Kabupaten Bone Bolango diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Amirudin Lihawa, bersama Staf Administrasi, Reonal Panigoro. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan anggaran operasional pada masing-masing satuan kerja.

Rapat ini dilaksanakan dalam rangka memastikan terpenuhinya kebutuhan alokasi anggaran Belanja Operasional Pegawai dan Belanja Operasional Barang pada lingkungan Bawaslu Tahun Anggaran 2026 hingga akhir tahun anggaran secara tepat, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, forum ini menjadi sarana untuk membahas langkah-langkah penyelarasan kebutuhan anggaran, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi satuan kerja, serta menyamakan persepsi dalam proses pemenuhan alokasi anggaran di seluruh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selama pembahasan, peserta melakukan pemetaan terhadap kebutuhan riil belanja operasional pada masing-masing satuan kerja. Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam memastikan alokasi anggaran yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan operasional hingga akhir Tahun Anggaran 2026, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Bawaslu secara optimal.

PPK Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Amirudin Lihawa, menyampaikan bahwa forum ini memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Bawaslu. Menurutnya, penyelarasan antara kebutuhan operasional dengan ketersediaan anggaran merupakan langkah penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

"Melalui rapat ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pemenuhan alokasi anggaran operasional serta langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila terdapat kebutuhan yang harus disesuaikan hingga akhir Tahun Anggaran 2026. Kesamaan persepsi antara Bawaslu RI dengan seluruh satuan kerja sangat penting agar pengelolaan anggaran berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi," ujar Amirudin.

Ia menambahkan bahwa hasil pembahasan akan menjadi acuan bagi Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan optimalisasi penggunaan anggaran operasional di tingkat satuan kerja. Dengan demikian, setiap kebutuhan belanja pegawai maupun belanja operasional barang dapat dipenuhi secara tepat sasaran tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Dukungan anggaran yang memadai diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan pemilu serta mendukung keberlangsungan fungsi kelembagaan Bawaslu dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.