Bawaslu Bone Bolango Ikuti Penguatan Peran PPID Dalam Pemenuhan Hak Informasi Masyarakat

Bone Bolango, 17 Juni 2026 – Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengikuti kegiatan Peningkatan Peran PPID Pelaksana dalam Pemenuhan Hak Informasi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Djama, Kepala Sekretariat Arkan Karim, Kepala Subbagian, serta staf yang membidangi pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam memberikan layanan informasi publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Idris menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan mengalami penyesuaian jadwal dari yang semula direncanakan pada Selasa (16/6/2026) menjadi Rabu (17/6/2026) karena bertepatan dengan hari libur. Menurutnya, kegiatan ini memiliki nilai strategis karena tahapan penilaian keterbukaan informasi publik saat ini telah memasuki masa sanggah setelah berakhirnya pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Lebih lanjut, Idris menjelaskan bahwa setelah masa sanggah selama sepuluh hari berakhir, tahapan berikutnya adalah rapat pleno penilaian yang dilanjutkan dengan visitasi ke seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, visitasi akan dilaksanakan pada 6 Juli 2026 untuk Bawaslu Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, 7 Juli 2026 untuk Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara, serta 8 Juli 2026 untuk Bawaslu Kabupaten Boalemo dan Pohuwato.

Ketua Bawaslu Bone Bolango, Sofyan Djama, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan PPID dalam menghadapi tahapan penilaian keterbukaan informasi publik. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk komitmen lembaga dalam memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat.