Bawaslu Bone Bolango Ikuti Rapat Finalisasi Kesiapan Kegiatan Penguatan Kelembagaan

Gorontalo – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango,-  Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Djama dan Alti Mohamad bersama Kepala Sekretariat, Arkan Karim serta Kasubag Administrasi, Ratno S. Daenunu mengikuti Rapat Finalisasi Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo yang digelar ruang Aula Amin Amdullah Lt. 3 Bawaslu provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mengukur kesiapan masing-masing Bawaslu Kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan pada akhir bulan ini.

Rapat yang berlangsung pada Minggu, 24 Agustus 2025, ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Fokus utama pembahasan meliputi pemantapan materi kegiatan, teknis pelaksanaan, dalam agenda penguatan Kelembagaan.

Ketua Bawaslu Bone Bolango, Sofyan Djama dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam rapat ini merupakan komitmen Bawaslu Bone Bolango dalam mendukung pelaksanaan agenda penting dalam Waktu dekat, iapun memaparkan terkait kesiapan Bawaslu Bone Bolango dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan dihadapan Bawaslu Provinsi Gorontalo.

"Untuk Bawaslu Bone Bolango sendiri tengah mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi pada pelaksanaan kegiatan kelembagaan mulai dari lokasi kegiatan, peserta yang akan diundang, penganggaran kegiatan dan teknis pelaksanaan kegiatan oleh panitia yang bentuk serta kesiapan kehumasan dalam publikasi pelaksanaan kegiatan yang keseluruhannya akan difinalisasikan pada hari Senin, 26 agustus 2025". ujarnya

selain hal tersebut Sofyan meminta kepastian dari Bawalsu Provinsi Gorontalo terkait informasi kesiapan kehadiran narasumber dari Komisi II DPR RI dan juga Bawaslu RI". Tutupnya.

Kegiatan penguatan kelembagaan dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan diharapkan mampu menjadi momentum peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu dalam menghadapi tantangan pengawasan ke depan, khususnya menjelang tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang.