Bawaslu Bone Bolango Intensifkan Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol, Kali Ini di DPC PPP

Bone Bolango – 18 Juni 2026 - Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango. Setelah sebelumnya melakukan pengawasan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Bone Bolango, Ketua Bawaslu Bone Bolango, Sofyan Djama, bersama Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad, kembali melanjutkan pengawasan pada kegiatan pemutakhiran data partai politik yang berlangsung di DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bone Bolango.

Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Bawaslu dalam memastikan seluruh proses pemutakhiran data partai politik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara melekat terhadap proses verifikasi dan pencocokan data kepengurusan partai politik yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Bone Bolango.

Ketua Bawaslu Bone Bolango, Sofyan Djama, menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan merupakan langkah preventif untuk memastikan akurasi dan validitas data partai politik sebagai salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu.

“Bawaslu berkewajiban memastikan setiap tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu berjalan sesuai prosedur. Pemutakhiran data partai politik merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas administrasi kepemiluan. Karena itu, kami hadir untuk memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” ujar Sofyan.

Menurutnya, data partai politik yang akurat akan menjadi fondasi penting dalam mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu yang tertib dan berkepastian hukum. Oleh karena itu, Bawaslu akan terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh proses yang dilaksanakan oleh KPU.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kendala administratif maupun ketidaksesuaian data yang berpotensi menimbulkan permasalahan pada tahapan selanjutnya.

“Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan data yang dimutakhirkan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual dan dokumen yang dimiliki partai politik. Kami juga memastikan proses yang dilakukan KPU berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan sehingga dapat meminimalisir potensi permasalahan di kemudian hari,” kata Alti.

Ia menambahkan bahwa Bawaslu akan terus mengedepankan langkah pencegahan melalui pengawasan aktif dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna menjamin setiap tahapan pemilu berjalan dengan baik. tutupnya