Bawaslu Bone Bolango Lakukan Koordinasi dengan Pemda Terkait Dukungan Kegiatan di Masa Non-Tahapan

Bone Bolango, Selasa 5 Agustus 2025 – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) dan Dinas Kesbang Kabupaten Bone Bolango pada Selasa (5/8). Koordinasi ini merupakan koordinasi lanjutan yang dilakukan Bawaslu Bone Bolango dalam rangka membahas dukungan kegaiatan dan anggaran yang diberikan oleh Pemda Bone Bolango pada masa non-tahapan pemilu.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor BKPD Bone Bolango ini dilakukan oleh Kepala Sekretariat, Arkan Karim bersama Kasubbag, Amirudin Lihawa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kepala Bidang Politik Badan Kesbangpol Bone Bolango, Moh, Fahri Kaluku. Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Bone Bolango menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Pemda Bone Bolango dalam memberikan dukungan kegiatan  meski tidak berada dalam masa tahapan pemilu.

“Kegiatan pengawasan dan penguatan kelembagaan tetap berjalan meski saat ini bukan masa tahapan pemilu. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah sangat kami harapkan untuk memastikan keberlangsungan tugas dan fungsi Bawaslu,” ujar Arkan.

lebih lanjut arkan mengungkapkan, untuk pengawasan sendiri saat ini Bawaslu Bone Bolango tengah melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) yang tidak kalah pentingnya dalam rangka memastikan bahwa seluruh data pemilih benar-benar dimutakhirkan dengan benar dalam menghadapi pemilu mendatang. tambahnya

BKPD Bone Bolango melalui Kabid Anggaran, Arif Wijaya menyambut baik koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Bone Bolango dan menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.

iapun mengungkapkan secara teknis usulan tersebut sudah diakomodir oleh Pemerintah Daerah, saat ini yang dilakukan tinggal melengkapi dukungan administrasinya. ungkap arif.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan sinergi antara Bawaslu dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu secara berkelanjutan.