Bawaslu Bone Bolango Lakukan Koordinasi dengan Pemkab Terkait Tindak Lanjut NPHD di Masa Non Tahapan

Bone Bolango, Kamis, 21 Agustus 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango - Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad, bersama Kepala Sekretariat Arkan Karim dan Kasubag Administrasi Ratno S. Daenunu, kembali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (22/8) ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa.

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka membahas tindak lanjut teknis dan administratif terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Daerah kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, khususnya dalam konteks masa non tahapan Pemilihan.

Dalam pertemuan tersebut, Alti Mohamad menegaskan pentingnya proses koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah, meskipun saat ini belum memasuki tahapan pemilihan. Ia menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan dan kesiapan administratif sejak dini merupakan bagian dari upaya mendukung kelancaran pengawasan pemilu yang efektif dan profesional.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses administrasi terkait NPHD dapat berjalan tepat waktu, akuntabel, dan sesuai regulasi, meski saat ini masih dalam masa non tahapan,” ujar Alti.

Kepala Sekretariat Arkan Karim juga menambahkan bahwa koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan kebutuhan kelembagaan Bawaslu menghadapi tahapan Pilkada mendatang, termasuk kesiapan anggaran dan penyesuaian teknis lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Iwan Mustapa menyampaikan apresiasi atas upaya proaktif Bawaslu Bone Bolango dalam menjaga komunikasi dan koordinasi lintas kelembagaan. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu, termasuk dalam hal fasilitasi dan percepatan penyelesaian administrasi NPHD.

Dengan adanya koordinasi ini, Bawaslu Bone Bolango berharap proses finalisasi dokumen hibah dapat segera diselesaikan dan menjadi dasar yang kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan baik dimasa non tahapan maupun pada tahapan Pemilihan yang akan datang.