Bawaslu Bone Bolango Lakukan Koordinasi ke Dinas Dukcapil Pasca Penetapan PDPB Triwulan II Tahun 2025

Bone Bolango, 8 Juli 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango- Ketua dan Anggota Bawaslu Bone Bolango, Sofyan Djama (ketua) dan Alti Mohamad (anggota) bersama Kasubag Pengawasan, Amirudin Lihawa melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bone Bolango pada Senin (7/7), sebagai tindak lanjut dari penetapan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan validitas data pemilih, termasuk hasil sinkronisasi data BPS dan BPJS dengan Kemendagri yang sebelumnya telah dilakukan coklit terbatas terhadap data warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Bone Bolango menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menjaga akurasi dan integritas data pemilih menjelang tahapan Pemilu mendatang.

“Koordinasi ini merupakan langkah strategis agar proses Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan di Bone Bolango berjalan secara transparan dan akuntabel. Dukcapil memiliki data dasar yang sangat penting, sehingga perlu sinergi yang kuat dalam proses pemutakhiran,” ujar Ketua Bawaslu Bone Bolango, Sofyan Djama.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango, Oktavianus SW. Rahman sendiri, menyambut baik koordinasi tersebut dan menyatakan komitmen instansinya untuk terus mendukung penyediaan data kependudukan yang akurat sesuai kebutuhan penyelenggara pemilu.

Diketahui, KPU telah menetapkan hasil PDPB Triwulan II Tahun 2025 dan seterusnya yang akan menjadi dasar awal dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan serentak mendatang. Bawaslu sebagai pengawas pemilu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa data tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah koordinasi ini juga merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, khususnya terkait akurasi data pemilih. Bawaslu mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan jika menemukan data yang tidak sesuai atau belum terdaftar sebagai pemilih.