Bawaslu Bone Bolango Perkuat Kinerja Pengawasan melalui Sosialisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Bone Bolango, 24 Juli 2026 – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Djama, bersama Anggota Bawaslu Bone Bolango, Yulianti Laliyo dan Alti Mohamad, mengikuti Sosialisasi Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (24/7/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, serta dihadiri Anggota Bawaslu RI, Puadi dan Totok Hariyono, yang memberikan arahan terkait penyusunan IKU sebagai instrumen penguatan tata kelola kinerja di lingkungan Bawaslu.

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman jajaran Bawaslu mengenai penyusunan indikator kinerja yang terukur, berorientasi pada hasil, serta mampu menggambarkan dampak nyata pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan penguatan demokrasi. Melalui penyusunan IKU yang tepat, setiap satuan kerja diharapkan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan selaras dengan tujuan strategis kelembagaan.

Dalam arahannya, Puadi menegaskan bahwa Indikator Kinerja Utama tidak boleh dipandang hanya sebagai pemenuhan aspek administrasi. Menurutnya, IKU harus menjadi instrumen untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

"Keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan atau laporan yang diterima, tetapi dari sejauh mana kerja kita mampu menjaga integritas demokrasi, memperkuat pencegahan pelanggaran, meningkatkan kepatuhan peserta Pemilu, serta membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu," ujar Puadi.

Sementara itu, Totok Hariyono mengajak seluruh jajaran Bawaslu untuk memperluas perspektif dalam menjalankan tugas kelembagaan, termasuk pada masa non-tahapan pemilu. Menurutnya, peran Bawaslu tidak berhenti ketika tahapan pemilu selesai, melainkan terus berlanjut melalui berbagai upaya penguatan demokrasi.

"Kita harus menanamkan cara pandang bahwa Bawaslu bukan hanya pekerja pemilu, tetapi pekerja demokrasi. Ada atau tidak adanya tahapan pemilu, kerja-kerja penguatan demokrasi harus tetap berjalan melalui pengawasan partisipatif, konsolidasi demokrasi, dan berbagai aktivitas yang membuat keberadaan serta manfaat Bawaslu benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ungkap Totok.

Pada kesempatan yang sama, Herwyn J.H. Malonda menekankan bahwa penyusunan IKU personal harus mampu menjadi tolok ukur terhadap kualitas dan dampak setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh insan Bawaslu.

"Indikator Kinerja Utama personal bukan sekadar mengukur seberapa banyak kegiatan yang kita laksanakan, tetapi memastikan setiap pekerjaan memiliki arah, ukuran keberhasilan, dan dampak yang jelas. Kita harus membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil, kualitas, dan manfaat, sehingga setiap kinerja individu mampu memperkuat kelembagaan Bawaslu dan berkontribusi terhadap terwujudnya demokrasi yang bermartabat," jelas Herwyn.

Menanggapi pelaksanaan sosialisasi tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Djama, menyampaikan bahwa penyusunan IKU merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dijalankan Bawaslu memiliki target yang terukur serta memberikan manfaat nyata bagi penguatan demokrasi.

"Melalui sosialisasi ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyusunan Indikator Kinerja Utama yang selaras dengan tujuan strategis Bawaslu. Hal ini menjadi pedoman bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan setiap pelaksanaan tugas pengawasan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan demokrasi di Kabupaten Bone Bolango," ujar Sofyan.

Ia menambahkan bahwa hasil sosialisasi akan menjadi acuan bagi Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun dan mengimplementasikan indikator kinerja yang lebih terukur, sehingga setiap program pengawasan, pencegahan, serta penguatan partisipasi masyarakat dapat dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengawasan pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.