Bawaslu Bone Bolango Terima Kunjungan KPU dalam Rangka Koordinasi Terkait Pelaksanaan PDPB Tahun 2025

Suwawa- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango dalam rangka koordinasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tahun 2025. Pertemuan ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dan Staf Sekretariat kedua lembaga, Rabu (04/06/2025)

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan KPU dalam rangka menjaga kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Bone Bolango, Adnan Berahim memaparkan perkembangan pelaksanaan PDPB hingga semester pertama tahun 2025, termasuk strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan data serta tantangan yang dihadapi di lapangan.

"Pelaksanaan mengenai PDPB tidak berbeda pada Pemilu atau Pilkada. Kita juga diberikan ruang untuk melakukan pencocokan terbatas dan Mekanismenya melakukan pemutakhiran terhadap pemilih TMS, pindah masuk, pemilih baru dan pensiunan TNI/Polri, pada prinsipnya pelaksanaannya tidak banyak yang berubah seperti pada saat pelaksanaan PDPB di tahun 2021, perihal mekanisme pelaksanaanya dilaksanakan secara de jure yakni melalui administrasi yang akan diatur melalui juknis, namun saat ini juknis belum masuk pada PKPU 1 tahun 2025 tentang PDPB yang telah di keluarkan oleh KPU RI". jelas Adnan

Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPU dalam membangun koordinasi secara terbuka, serta menegaskan pentingnya peran pengawasan dalam seluruh proses pemutakhiran data pemilih. Menurutnya, kolaborasi antara KPU dan Bawaslu merupakan kunci dalam mewujudkan daftar pemilih yang valid sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan yang demokratis.

“Kami menekankan pentingnya akses terhadap data PDPB bagi Bawaslu agar fungsi pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih dapat dilakukan secara optimal. Ini bagian dari komitmen kita bersama untuk menjaga integritas pemilu,” ujar Alti.

"dirinyapun menilai pelaksanaan PDPB akan bersifat masif dan berlaku di seluruh desa khususnya di Kabupaten Bone Bolango, menurutnya jika dalam mekanismenya akan di bentuk pihak-pihak eksternal berupa relawan PDPB diluar kelembagaan yang dapat membantu KPU namun belum diatur dalam regulasi, sebaiknya dipertimbangkan kembali terhadap dampak ataupun hasil yang diperoleh kedepannya, sehingga iapun menyarankan kepada KPU untuk tetap berkoordinasi secara berjenjang terhadap teknis dan mekanisme yang akan dilakukan agar tidak menjadi pertanyaan dikemudian hari mengingat Bawaslu dan KPU merupakan Lembaga yang berkepastian hukum". tutup alti

iapun berharap Bawaslu dan KPU Bone Bolango untuk terus memperkuat koordinasi dalam setiap tahapan pelaksanaan PDPB, serta mendorong peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga kualitas demokrasi melalui data pemilih yang akurat, inklusif, dan dapat diawasi bersama.