Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bone Bolango Terima Supervisi & Monitoring Bawaslu Provinsi, Siap Genjot Persiapan P2P 2026

sofyan djama

Ketua dan Anggota Bawaslu Bone Bolango, Sofyan Djama, S.Pd,.Yulianti Laliyo, S.Pd,.M.Pd dan Alti Mohamad, S.Pi,.SH,.MH terima kunjungan supervisi dan Monitoring Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba dan Lismawy Ibrahim terhada progres perekrutan Kader P2P

Bone Bolango, 29 April 2026 — Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menegaskan kesiapan dalam menyukseskan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026, menyusul kegiatan supervisi dan monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Ketua Bawaslu Bone Bolango, Sofyan Djama, bersama anggota Alti Mohamad dan Yulianti Laliyo, serta jajaran sekretariat penanggung jawab P2P, menerima langsung supervisi tersebut sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas pelaksanaan program.

Menurut Sofyan Djama, P2P merupakan instrumen strategis dalam membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. Karena itu, persiapan yang matang menjadi kunci agar program ini tidak hanya berjalan secara formalitas, tetapi memberikan dampak nyata.

“Kami ingin memastikan P2P 2026 tidak sekadar kegiatan seremonial, tetapi benar-benar mampu melahirkan masyarakat yang sadar dan berani terlibat dalam pengawasan pemilu,” tegas Sofyan.

sofyan
Anggota Bawaslu provinsi Gorontalo melakukan pengecekan jumlah pendaftar
pada kegiatan P2P

Dalam supervisi tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, John Hendri Purba, serta Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Lismawy Ibrahim, memberikan sejumlah penekanan penting, termasuk dorongan agar kab/kota terus meningkatkan kuantitas peserta yang mendaftar samapai batas waktu yang di tentukan.

Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Bone Bolango menyatakan siap memperluas jangkauan sosialisasi guna menarik lebih banyak peserta, tanpa mengabaikan kualitas. Bawaslu Bone Bolango juga menilai bahwa pengawasan pemilu tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, P2P diposisikan sebagai ruang edukasi sekaligus gerakan kolektif dalam membangun budaya pengawasan yang kuat.

Bawaslu Bone Bolango menegaskan komitmennya untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas, sekaligus memastikan pelaksanaan P2P 2026 berjalan efektif, terarah, dan berdampak nyata bagi kualitas demokrasi di daerah.a

Penulis & Editor: HA