Data Pemilih Polri jadi Perhatian, Bawaslu Bone Bolango Bangun koordinasi dengan Polres Bone Bolango

Bone Bolango - Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan silaturahmi sekaligus konsolidasi demokrasi ke Polres Bone Bolango, Kamis, 9 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi strategis terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan atau PDPB, khususnya menyangkut anggota Polri yang telah pensiun dan anggota Polri yang baru terangkat.

Kehadiran jajaran pimpinan Bawaslu Bone Bolango, yakni Ketua Bawaslu Bone Bolango Sofyan Djama serta anggota Bawaslu Bone Bolango Alti Mohamad dan Yulianti Laliyo, disambut langsung oleh Kapolres Bone Bolango AKBP Supriantoro, S.H., S.I.K., bersama jajaran Polres Bone Bolango.

Dalam pertemuan tersebut, isu PDPB menjadi perhatian utama karena akurasi data pemilih merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Bawaslu Bone Bolango memandang bahwa perubahan status personel Polri perlu menjadi bagian dari perhatian bersama, terutama karena status aktif dan purnatugas memiliki konsekuensi terhadap hak pilih warga negara.

Koordinasi terkait Polri yang telah pensiun menjadi penting untuk memastikan bahwa warga negara yang kembali memiliki hak pilih dapat tercatat secara benar dalam daftar pemilih. Di sisi lain, personel Polri yang baru terangkat juga perlu diperhatikan agar statusnya dalam data kepemiluan dapat diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui koordinasi ini, Bawaslu Bone Bolango menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih tidak cukup hanya dipahami sebagai proses administratif. Lebih dari itu, PDPB merupakan instrumen penting untuk mencegah potensi masalah elektoral, mulai dari pemilih yang tidak terdaftar, data ganda, hingga ketidaksesuaian status pemilih.

Silaturahmi kelembagaan antara Bawaslu Bone Bolango dan Polres Bone Bolango tersebut juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam menjaga integritas demokrasi di daerah. Dengan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, proses demokrasi diharapkan dapat berjalan lebih transparan, tertib, dan berkeadilan.