Disiplin dan Tanggung Jawab Jadi Fokus Arahan Alti Mohamad di Apel Rutin Bawaslu

Bone Bolango — Senin, 20 April 2026 -  Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, memimpin apel rutin di lingkungan Sekretariat Bawaslu Bone Bolango dengan menekankan pentingnya disiplin kerja bagi seluruh jajaran pegawai. Penegasan tersebut merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jam kerja dan tata kelola kepegawaian.

Dalam arahannya, Alti menegaskan bahwa disiplin merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas kelembagaan. Ia meminta seluruh jajaran sekretariat untuk mematuhi aturan yang berlaku serta menjaga konsistensi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, kepatuhan terhadap jam kerja dan aturan internal akan berdampak langsung pada kualitas kinerja organisasi.

Selain disiplin, Alti juga menyoroti pentingnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara bertanggung jawab dan profesional. Ia menekankan bahwa setiap pegawai harus mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan dalam dokumen kerja. Kinerja yang terukur dan tepat waktu dinilai menjadi indikator utama dalam mendukung capaian program kelembagaan.

Lebih lanjut, Alti memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan konsolidasi demokrasi yang telah berjalan secara intensif. Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia, dengan frekuensi tiga kali dalam satu minggu. Capaian ini dinilai menunjukkan komitmen jajaran dalam memperkuat peran pengawasan partisipatif di masyarakat.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Alti juga mendorong para kepala subbagian untuk memperkuat koordinasi dengan pimpinan partai politik dalam pelaksanaan konsolidasi demokrasi. Langkah ini dinilai penting untuk membangun komunikasi yang efektif antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

Dalam kesempatan yang sama, Alti turut menekankan pentingnya pemutakhiran data partai politik. Ia menilai bahwa pembaruan data merupakan bagian penting dalam menjaga validitas informasi kelembagaan partai politik. Upaya ini juga mendukung proses administrasi kepemiluan yang lebih akurat dan akuntabel.