Hadiri Rakornas di Jakarta, Yuyun; Pentingnya Netralitas ASN Dalam Upaya Menjaga Integritas dan Kredibilitas Pilkada 2024
|
Jakarta –Bawaslu Bone Bolango-Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Yulianti Laliyo bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Bone Bolango Arkan Karim hadiri rapat koordinasi Nasional (Rakornas) terkait kesiapan kepala daerah dan upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Serentak 2024. Acara dimaksud berlangsung di Ecovention Ancol, Jakarta, pada Selasa (17/9/2024).
Arkan menyampaikan kepada humas Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemilihan kepala daerah serentak 2024 merupakan sesuatu yang menjadi ujian tersendiri terhadap netralitas ASN.
“Pilkada adalah ujian netralitas ASN. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen dari seluruh pihak untuk menjaga netralitas ASN, sehingga pentingnya kerjasama stakeholder semua pihak agar proses penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan adil, transparan dan tanpa hambatan".
sementara itu Yulianti Laliyo ditempat yang sama saat dimintai tanggapannya perihal kegiatan yang juga di hadiri kepala daerah serta sekretaris daerah Se-Indonesia tersebut mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan yang dilaksanakan, menurutnya Netralitas ASN merupakan salah satu isu paling rawan dalam setiap dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, ujarnya
Bawaslu RI dan jajarannya telah mengidentifikasi bahwa pelanggaran netralitas ASN sering terjadi pada berbagai tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. tambah yuyun
selain itu Bawaslu RI sudah mengajak para kepala daerah untuk menjaga netralitas ASN, hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi nasional. dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja sendiri telah menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil dan sukses.
lebih lanjut yuyun mengatakan bahwa berdasarkan data, pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 mencapai 1.010 kasus, meskipun hanya diadakan di 170 wilayah. jika dibandingkan Dengan Pilkada 2024 nanti, yang akan dilaksanakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota, tentunya potensi pelanggaran bisa meningkat. jelasnya.
kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian PAN-RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara, untuk menindaklanjuti laporan dan temuan pelanggaran netralitas ASN sehingganya Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mematuhi aturan yang ada, menurutnya Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah proaktif yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan kepala daerah. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya netralitas ASN, diharapkan pelanggaran dapat diminimalisir dan proses pemilihan dapat berjalan dengan lebih baik. tutup yuyun kepada humas bone bolango.
