Hadiri Rapat Nasional, Yulianti Laliyo Dukung Penguatan Pelaporan Konsolidasi Demokrasi oleh Bawaslu RI

Bone Bolango — 30 April 2026 - Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Yulianti Laliyo, menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dalam Rapat Nasional terkait pelaporan pelaksanaan tugas konsolidasi demokrasi yang digelar secara daring.

Menurut Yulianti, penekanan Bawaslu RI terhadap pentingnya sistem pelaporan yang terstruktur dan berbasis kinerja merupakan langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan di luar tahapan pemilu. Ia menilai, pendekatan tersebut mampu memastikan setiap program yang dijalankan memiliki ukuran capaian yang jelas dan terukur.

“Pelaporan tidak cukup hanya mencatat kegiatan. Laporan harus menggambarkan hasil dan dampak nyata terhadap penguatan demokrasi di daerah,” ujar Yulianti.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango siap menindaklanjuti arahan tersebut dengan meningkatkan kualitas penyusunan laporan, baik dari sisi substansi maupun akurasi data. Hal ini penting agar setiap kegiatan konsolidasi demokrasi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Yulianti juga menilai bahwa forum rapat nasional menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi antar jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia. Melalui forum tersebut, setiap daerah dapat memahami standar pelaporan yang ditetapkan serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penguatan pelaporan menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola kelembagaan yang lebih profesional. Dengan laporan yang sistematis, Bawaslu dapat memetakan efektivitas program serta merumuskan strategi pengawasan yang lebih tepat sasaran.

“Ini bukan hanya soal administrasi. Ini tentang bagaimana kita memastikan kerja-kerja pengawasan memberi kontribusi nyata terhadap kualitas demokrasi,” tegasnya.

Ke depan, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango akan mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas konsolidasi demokrasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan koordinasi internal. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan laporan yang informatif, berbasis data, dan relevan dengan kebutuhan penguatan demokrasi di tingkat lokal.