Hadiri Rapat Pembinaan dan Evaluasi Nasional, Arkan Karim Tegaskan Komitmen Kinerja Sekretariat Bawaslu Bone Bolango

Bone Bolango, Senin 26 Januari 2026. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Arkan Karim, menghadiri rapat rutin Pembinaan dan Evaluasi jajaran sekretariat yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui Zoom Meeting, Senin (26/1). Rapat ini menjadi forum koordinasi nasional untuk menyelaraskan kinerja sekretariat Bawaslu, khususnya dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tirat Sirait. Dalam arahannya, ia menekankan peran penting Kepala Sekretariat dalam menyelesaikan persoalan di daerah serta menyesuaikan ritme kerja dengan kondisi efisiensi anggaran. Ia juga mendorong penyesuaian jabatan sebagai bagian dari peralihan ke Jabatan Fungsional guna memperkuat profesionalisme aparatur dan efektivitas kerja kelembagaan.

Sementara itu, Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI, La Bayoni, menegaskan agar seluruh pimpinan sekretariat menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap struktur kewenangan dinilai menjadi dasar tertib administrasi dan keberhasilan pelaksanaan tugas kelembagaan.

Menanggapi kegiatan tersebut, Arkan Karim, menyampaikan bahwa rapat pembinaan dan evaluasi ini memberikan arah kerja yang jelas bagi jajaran sekretariat di daerah. Ia menilai arahan pimpinan pusat penting sebagai pedoman dalam menjaga kinerja sekretariat tetap optimal di tengah keterbatasan anggaran.

“Melalui rapat ini, kami memperoleh penegasan arah kebijakan dan langkah kerja yang harus dijalankan. Sekretariat Bawaslu Bone Bolango siap menyesuaikan pola kerja secara efektif, memperkuat koordinasi internal, serta memastikan seluruh tugas berjalan sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku,” tegas Arkan Karim.

Ia menambahkan, jajaran sekretariat berkomitmen untuk mendukung tugas pengawasan Bawaslu melalui tata kelola administrasi yang tertib, profesional, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional.