Jaga Integritas Demokrasi, Bawaslu Bone Bolango Sosialisasikan Netralitas Aparatur di Huluduotamo

Bone Bolango — Rabu, 22 April 2026- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango - Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad dan Yulianti Laliyo terus melakukan Upaya memperkuat demokrasi kepada elemen masyarakat mulai dari pemerintahan dan lembaga-lembaga eksternal hingga ke tingkat desa. Kali ini, konsolidasi terkait isu netralitas aparatur pemerintahan digelar di Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, di sela-sela kegiatan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa prinsip netralitas aparatur tetap terjaga, terutama menjelang tahapan-tahapan penting dalam proses demokrasi. Tim Bawaslu Bone Bolango diterima langsung oleh Sekretaris Desa Huluduotamo bersama Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan setempat.

Dalam konsolidasinya, Bawaslu menekankan pentingnya menjaga profesionalitas dan netralitas aparatur desa dalam setiap proses pemilu dan pemilihan. Aparatur pemerintahan desa diharapkan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik.

“Netralitas aparatur bukan hanya aturan, tetapi menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal,” disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, Bawaslu juga mengajak pemerintah desa untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi contoh dalam menjaga sikap netral dan profesional.

Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad, saat diwawancarai Humas Bawaslu Bone Bolango menyampaikan bahwa penguatan netralitas harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh seluruh level pemerintahan. Ia menilai desa memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas demokrasi.

“Netralitas aparatur desa menjadi kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi. Kami memastikan pemahaman ini tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten, tetapi benar-benar diterapkan hingga di desa,” ujar Alti.

Sementara itu, Yulianti Laliyo menekankan bahwa pendekatan konsolidasi langsung menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Ia menyebut edukasi yang tepat akan memperkuat kesadaran aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional.

“Kami mengedepankan pendekatan edukatif dan kolaboratif. Pemerintah desa diharapkan dapat menjadi contoh dalam menjaga sikap netral, sekaligus berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat,” jelas Yulianti.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Bone Bolango juga menssosialisasikan rencana pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif yang akan dilaksanakan secara bertahap di desa-desa se-Kabupaten Bone Bolango. Program ini bertujuan memperkuat keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam membangun budaya pengawasan partisipatif, meningkatkan literasi demokrasi, serta mendorong pencegahan pelanggaran pemilu sejak dini. Bawaslu berharap Pemerintah Desa Huluduotamo bersedia menjadi salah satu desa yang berpartisipasi dalam pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga melalui konsolidasi, edukasi, dan kolaborasi dengan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.