Konsolidasi Demokrasi Bersama Gerindra, Alti Angkat Money Politik dalam Pemilu dan Pilkada

Bone Bolango - 17 Juni 2026 - Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan mengangkat isu politik uang (money politics) dalam kontestasi Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPC Partai Gerindra Bone Bolango dan diterima langsung oleh Sekretaris DPC Gerindra Bone Bolango, Fadli Hulukati.

Konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Bone Bolango dalam membangun kesadaran bersama mengenai bahaya politik uang terhadap kualitas demokrasi. Praktik politik uang dinilai masih menjadi salah satu tantangan utama yang dapat merusak integritas pemilu, mencederai prinsip keadilan, serta mengurangi kualitas pilihan politik masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Alti Mohamad menegaskan bahwa pencegahan politik uang tidak dapat dilakukan oleh Bawaslu semata. Diperlukan komitmen dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik, untuk menciptakan kontestasi demokrasi yang sehat dan berintegritas.

"Partai politik memiliki peran strategis dalam membangun budaya politik yang bersih. Pencegahan politik uang harus dimulai dari penguatan komitmen internal partai agar proses demokrasi berlangsung berdasarkan gagasan, program, dan kualitas kandidat, bukan transaksi politik," ujar Alti.

Alti Mohamad juga menekankan bahwa pengawasan terhadap praktik politik uang membutuhkan keberanian dan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh memandang politik uang sebagai sesuatu yang lumrah dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi dengan menolak segala bentuk pemberian yang bertujuan memengaruhi pilihan politik.

"Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam memutus mata rantai politik uang. Ketika masyarakat berani menolak dan tidak mentoleransi praktik tersebut, maka ruang gerak pelaku politik uang akan semakin sempit. Karena itu, Bawaslu terus mendorong penguatan pendidikan politik dan partisipasi pengawasan sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang berintegritas," ungkap Alti.

Diskusi juga membahas berbagai bentuk politik uang yang berpotensi muncul dalam tahapan pemilu dan pilkada, serta pentingnya edukasi politik kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip