Konsolidasi Demokrasi di Desa Alo, Sofyan Djama, Tegaskan Netralitas Aparat Desa dan Tolak Politik Uang

BONE BOLANGO – Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat langkah pencegahan pelanggaran pemilu melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang digelar di Kantor Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Rabu (20/5/2026). Kegiatan ini difokuskan pada penguatan netralitas aparat desa serta pencegahan praktik politik uang sebagai bagian dari persiapan pengawasan menuju Pemilu 2029.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Djama, bersama jajaran sekretariat dan dihadiri Kepala Desa Alo, Mei Is Halib, beserta aparat desa. Forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kualitas demokrasi dari tingkat desa.

Dalam pemaparannya, Sofyan Djama menegaskan bahwa desa merupakan salah satu titik rawan dalam pelaksanaan demokrasi. Menurutnya, posisi aparat desa yang dekat dengan masyarakat menuntut sikap netral agar tidak terjadi keberpihakan kepada peserta pemilu maupun calon tertentu.

“Aparat desa memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, netralitas harus dijaga. Begitu juga dengan politik uang yang dapat merusak demokrasi karena memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya,” tegas Sofyan Djama.

Dalam diskusi tersebut, Kepala Desa Alo, Mei Is Halib, turut mendorong pengawasan yang lebih kuat terhadap berbagai bentuk politik uang, baik berupa uang tunai maupun pemberian barang dan bantuan lain yang berpotensi memengaruhi pilihan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan bebas dari tekanan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu dan Pemerintah Desa Alo sepakat memperkuat komitmen bersama untuk menjaga netralitas aparat desa serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya politik uang. Langkah ini dinilai penting agar pencegahan dapat dilakukan lebih awal dan berkelanjutan.

Menutup kegiatan, Sofyan Djama menegaskan bahwa demokrasi yang berintegritas hanya dapat terwujud melalui kerja sama seluruh elemen, mulai dari penyelenggara pemilu, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga warga. “Kolaborasi semua pihak menjadi kunci agar proses demokrasi berjalan aman, damai, dan berintegritas,” pungkasnya.