Konsolidasi Demokrasi di Partai Nasdem: Yulianti Laliyo, Tekankan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa

Bone Bolango — 08 Juni 2026 - Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Yulianti Laliyo, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, melakukan konsolidasi demokrasi bersama DPD Partai NasDem Kabupaten Bone Bolango.

Konsolidasi ini menjadi ruang diskusi antara Bawaslu dan partai politik dalam memperkuat pemahaman bersama terkait pentingnya kepatuhan terhadap aturan kepemiluan. Bawaslu menilai, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga dibangun sejak proses administrasi, pemutakhiran data, kaderisasi, hingga kesiapan partai politik menghadapi setiap tahapan pemilu.

Dalam diskusi tersebut, Yulianti menekankan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Menurutnya, banyak potensi pelanggaran dapat dicegah apabila sejak awal partai politik memahami aturan, tertib administrasi, serta memastikan seluruh proses politik berjalan sesuai ketentuan.

“Bawaslu tidak hanya hadir ketika terjadi pelanggaran. Lebih dari itu, Bawaslu juga berkepentingan memastikan peserta pemilu memahami aturan, sehingga potensi pelanggaran dan sengketa dapat diminimalisir sejak awal,” ujar Yulianti.

Yulianti juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pemilu harus dipahami sebagai mekanisme hukum yang disediakan untuk menjaga keadilan proses demokrasi. Karena itu, partai politik perlu memahami jalur, tata cara, dan ruang penyelesaian sengketa agar setiap persoalan dapat ditempuh melalui mekanisme resmi, bukan melalui opini yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Selain itu, Bawaslu mengingatkan pentingnya dokumentasi, keterbukaan data, dan komunikasi kelembagaan antara penyelenggara pemilu dan partai politik. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan administratif yang dapat berkembang menjadi sengketa.

Konsolidasi demokrasi ini juga menjadi bagian dari upaya Bawaslu Bone Bolango membangun budaya politik yang taat aturan. Bagi masyarakat, hal ini penting karena pemilu yang tertib dan minim pelanggaran akan melahirkan proses demokrasi yang lebih jujur, adil, dan dapat dipercaya.