Konsolidasi Demokrasi, Sofyan Djama Perkuat Netralitas ASN dan Aparat Desa di Mootinelo

Bone Bolango — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang dilaksanakan di Kantor Desa Mootinelo, Kecamatan Bone Raya. Kegiatan tersebut diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Camat Bulawa bersama aparat pemerintah desa setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Djama, menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, di antaranya netralitas ASN, netralitas aparat desa, serta praktik politik uang.

Menurut Sofyan, aparatur pemerintah tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik praktis dalam bentuk apa pun. ASN maupun aparat desa memiliki posisi sebagai pelayan publik yang harus tetap profesional, independen, dan tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu.

“Netralitas aparatur pemerintah merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi. ASN dan aparat desa harus mampu menjaga integritas serta tidak menggunakan pengaruh maupun kewenangannya untuk menguntungkan pihak tertentu,” ujar Sofyan.

Ia menjelaskan, kedekatan aparatur pemerintah dengan masyarakat sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memengaruhi pilihan politik warga. Karena itu, diperlukan komitmen kuat dari seluruh aparatur untuk menjaga jarak dari aktivitas politik praktis demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Selain isu netralitas, Sofyan juga menyoroti bahaya praktik politik uang yang dapat merusak kualitas demokrasi dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Ia menegaskan bahwa aparatur pemerintah diharapkan tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi mengarah pada praktik politik uang.

Lebih lanjut, Sofyan menekankan bahwa kegiatan Konsolidasi Demokrasi merupakan bagian dari strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu secara berkelanjutan. Meskipun saat ini belum memasuki tahapan pemilu maupun pemilihan, penguatan komitmen terhadap netralitas perlu dilakukan sejak dini.