Kontrol Kinerja Internal Divisi, Alti Mohamad Tekankan Evaluasi Menyeluruh dan Perencanaan Kerja Mingguan yang Terukur

Bone Bolango — 11 Mei 2026- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango - Komitmen memperkuat tata kelola kelembagaan terus dilakukan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melalui kontrol kinerja internal yang konsisten. Hal itu ditunjukkan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, dengan kembali memimpin rapat rutin internal Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH), sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh program kerja berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.

Rapat internal tersebut difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap progres dan capaian kinerja pada minggu sebelumnya, sekaligus menyusun agenda kerja yang akan direalisasikan pada minggu berikutnya. Seluruh staf divisi terlibat aktif dalam penyampaian laporan perkembangan pekerjaan, identifikasi kendala, hingga penentuan langkah tindak lanjut.

Dalam pelaksanaan rapat, Alti Mohamad menaruh perhatian khusus pada evaluasi pengelolaan kehumasan, terutama terhadap pelaksanaan podcast dan publikasi siaran pers yang telah dilakukan pada minggu sebelumnya. Menurutnya, penguatan fungsi kehumasan harus terus menjadi perhatian karena menjadi wajah utama lembaga dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Kehumasan bukan hanya soal publikasi, tetapi bagaimana pesan kelembagaan tersampaikan dengan baik, cepat, dan membangun kepercayaan publik. Karena itu kualitas konten, konsistensi publikasi, dan ketepatan informasi harus terus kita jaga,” tegas Alti dalam arahannya.

Selain itu, rapat juga membahas progres pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Pemilu dan Demokrasi (P2P) serta penguatan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kedua program tersebut dinilai penting sebagai bagian dari penguatan pendidikan demokrasi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Alti menegaskan bahwa setiap program yang telah dirancang harus memiliki indikator capaian yang jelas agar dapat diukur efektivitasnya.

“Setiap kegiatan harus punya output yang nyata. Kita tidak hanya menjalankan agenda, tetapi memastikan ada hasil yang bisa dinilai dan memberi manfaat bagi kelembagaan maupun masyarakat,” ujarnya.

Tidak hanya fokus pada evaluasi internal, rapat juga membahas agenda konsolidasi demokrasi yang akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari strategi penguatan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Menurut Alti, konsolidasi demokrasi harus dijalankan secara konsisten agar nilai-nilai demokrasi tetap tumbuh, meskipun saat ini berada pada masa non-tahapan.

“Konsolidasi demokrasi adalah investasi jangka panjang. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan demokrasi harus terus dibangun dari sekarang,” tambahnya.

Dalam perencanaan kerja minggu berikutnya, Alti juga menekankan kesiapan seluruh jajaran dalam pelaksanaan apel pengawasan sebagai bagian dari penguatan disiplin internal dan konsolidasi tugas antarbagian.

Ia meminta seluruh staf menjaga ritme kerja, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap agenda yang telah direncanakan dapat direalisasikan tepat waktu.

“Kontrol internal seperti ini penting agar kita tetap berada pada jalur yang sama. Dengan evaluasi rutin, kita tahu apa yang sudah dicapai, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus segera dilaksanakan. Ini bagian dari budaya kerja profesional yang harus terus kita bangun,” tutup Alti.