Optimalkan Program 2026, Bawaslu Bone Bolango Terima Supervisi Bawaslu Provinsi Gorontalo

Bone Bolango, 3 Februari 2026. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerima supervisi dari Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan Tahun Anggaran 2026. Supervisi ini bertujuan memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan, ketentuan, dan prinsip tata kelola yang akuntabel.

Kegiatan supervisi dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Nikson Entengo. Tim supervisi melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan program, administrasi kegiatan, serta kesiapan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dalam mendukung agenda pengawasan kepemiluan di masa non tahapan.

Supervisi tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad dan Yulianti Laliyo, bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Arkan Karim. Kehadiran unsur pimpinan dan sekretariat mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program dan penguatan tata kelola kelembagaan.

^{Suasana Diskusi Bersama Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo} 

Menanggapi kunjungan supervisi tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo. Ia menilai supervisi ini penting sebagai bagian dari upaya penguatan perencanaan dan pelaksanaan program agar tetap selaras dengan kebijakan dan standar kelembagaan.

“Supervisi ini menjadi momentum evaluasi bagi kami untuk memastikan seluruh program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 berjalan tertib secara administrasi dan tepat sasaran. Masukan yang diberikan menjadi acuan perbaikan dan penguatan pelaksanaan tugas pengawasan ke depan,” ujar Alti.

Ia juga menegaskan komitmen Bawaslu Kabupaten Bone Bolango untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola program dan memperkuat koordinasi kelembagaan, baik dengan Bawaslu Provinsi maupun pemangku kepentingan lainnya, guna mendukung pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas.