Pendidikan Politik Berlanjut, Bawaslu Dorong Pemilih Pemula Melek Demokrasi

Tilongkabila - 18 Juli 2026 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango kembali melanjutkan rangkaian kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Demokrasi di Masa Non-Tahapan. Kali ini, kegiatan dilaksanakan di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.18/6/2026

Kegiatan di Kecamatan Tilongkabila menjadi bagian lanjutan dari program pendidikan politik yang sebelumnya telah dilaksanakan di sejumlah wilayah, yakni Kecamatan Suwawa pada Senin, 13 Juli 2026, Kecamatan Botupingge pada Selasa, 14 Juli 2026, Kecamatan Bulango Timur pada Rabu, 15 Juli 2026, serta Kecamatan Kabila pada Kamis, 16 Juli 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango ini menyasar pemilih pemula sebagai kelompok strategis dalam keberlangsungan demokrasi. Pemilih pemula dinilai memiliki peran penting karena akan menjadi bagian dari generasi yang menentukan arah kualitas demokrasi di masa mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menghadirkan jajaran pimpinan sebagai narasumber, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Sofyan Djama, serta Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Alti Mohamad dan Yulianti Laliyo.

Para narasumber memberikan pemahaman kepada peserta terkait pentingnya kesadaran politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana menggunakan hak pilih secara bebas, cerdas, dan bertanggung jawab. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai peran generasi muda dalam menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menekankan bahwa pemilih pemula harus memiliki pengetahuan politik yang memadai agar tidak hanya menjadi peserta dalam proses demokrasi, tetapi juga mampu menjadi bagian dari pengawasan partisipatif masyarakat.

Selain pemahaman mengenai partisipasi politik, peserta juga mendapatkan edukasi terkait berbagai ancaman terhadap demokrasi, seperti politik uang, penyebaran informasi palsu atau hoaks, politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta berbagai bentuk intimidasi yang dapat mengganggu kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politik.