Pengawasan Inklusif Jadi Sorotan, Alti Mohamad Tekankan Peran Disabilitas dalam Demokrasi

Bone Bolango, 12 Mei 2026 — Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, menegaskan bahwa pengawasan pemilu yang kuat hanya dapat terwujud apabila masyarakat ikut terlibat aktif mengawal seluruh proses demokrasi, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Pernyataan tersebut disampaikan Alti saat menjadi pemateri dalam kegiatan Fasilitasi Pemahaman Kepemiluan: Pengawasan Partisipatif bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di SLB Negeri Bone Bolango, Selasa (12/5/2026).

Sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Bone Bolango, Alti membawakan materi terkait penguatan pengawasan partisipatif dalam pemilu, khususnya keterlibatan kelompok disabilitas dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam pemaparannya, Alti menekankan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan partisipasi saat memilih di TPS, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu agar berjalan jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran.

“Pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada Bawaslu. Demokrasi membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas, termasuk penyandang disabilitas, untuk ikut mengawal proses pemilu,” tegas Alti.

Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama sebagai warga negara dan harus diberikan ruang yang setara untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Ia menilai, selama ini kelompok disabilitas sering kali hanya ditempatkan sebagai objek pemilu, padahal mereka memiliki potensi besar dalam memperkuat kontrol publik terhadap demokrasi.

“Penyandang disabilitas bukan kelompok yang harus dikasihani dalam demokrasi. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak, suara, dan peran penting dalam menjaga integritas pemilu,” ujarnya.

Alti juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran politik masyarakat sejak dini agar publik tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi. Menurutnya, semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap pengawasan pemilu, maka semakin kecil ruang bagi praktik-praktik pelanggaran.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu strategi penting Bawaslu untuk memperkuat pengawasan berbasis masyarakat. Karena itu, edukasi kepemiluan harus terus diperluas hingga menjangkau kelompok rentan dan marginal, termasuk penyandang disabilitas.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari pihak SLB Negeri Bone Bolango dan berlangsung penuh antusiasme. Para peserta aktif mengikuti diskusi mengenai hak politik, pengawasan pemilu, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga demokrasi yang adil dan setara.

Sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat demokrasi inklusif, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Bone Bolango dan SLB Negeri Bone Bolango terkait penguatan partisipasi pengawasan pemilu bagi penyandang disabilitas.

Bagi Alti Mohamad, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun budaya demokrasi yang lebih terbuka dan melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi.

“Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang diawasi bersama. Ketika semua kelompok masyarakat ikut terlibat, maka kualitas pemilu akan semakin kuat dan berintegritas,” pungkasnya.