SLB Negeri Bone Bolango Apresias Bawaslu Bone Bolango Perkuat Pemahaman Kepemiluan Penyandang Disabilitas

Bone Bolango, 12 Mei 2026 — Kepala SLB Negeri Bone Bolango, Fitria Talamati, mengapresiasi langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango dalam memperkuat pemahaman kepemiluan bagi penyandang disabilitas melalui kegiatan Fasilitasi Pemahaman Kepemiluan: Pengawasan Partisipatif bagi Penyandang Disabilitas yang digelar di lingkungan sekolah tersebut, Selasa (12/5/2026).

Menurut Fitria, kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam membuka ruang pendidikan demokrasi yang lebih inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas. Ia menilai, selama ini kelompok disabilitas kerap dipandang hanya sebagai pelengkap dalam proses demokrasi, padahal mereka memiliki hak politik yang sama sebagai warga negara.

Fitria mengaku, sebelum kegiatan berlangsung dirinya sempat pesimis para siswa mampu menyerap materi kepemiluan yang disampaikan. Namun, keraguan tersebut justru terjawab selama kegiatan berlangsung.

Menurutnya, para siswa mampu mengikuti materi dengan baik, bahkan aktif terlibat dalam diskusi dan sesi tanya jawab bersama pemateri dari Bawaslu Bone Bolango.

“Awalnya saya berpikir materi seperti ini mungkin cukup berat untuk dipahami siswa. Tetapi ternyata mereka mampu mengimbangi materi yang diberikan dan menikmati proses pembelajaran. Itu terlihat dari antusias mereka saat bertanya dan berdiskusi langsung,” ungkapnya.

Ia menilai, pendekatan yang dilakukan Bawaslu Bone Bolango mampu membangun suasana edukasi yang lebih terbuka dan mudah dipahami oleh peserta didik penyandang disabilitas. Hal itu menjadi bukti bahwa kelompok disabilitas memiliki kemampuan yang sama untuk memahami isu-isu demokrasi apabila diberikan ruang dan pendekatan yang tepat.

Fitria juga mengapresiasi langkah Bawaslu Bone Bolango yang tidak hanya fokus pada pengawasan pemilu secara teknis, tetapi juga membangun kesadaran politik yang inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan.

“Penyandang disabilitas bukan kelompok yang harus dipinggirkan. Mereka memiliki hak, suara, dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam demokrasi,” tegasnya.