Sofyan Djama Apresiasi Kick Off Dispensasi Bawaslu Provinsi Gorontalo, Tegaskan Komitmen Peningkatan Pengawasan

Gorontalo, Kamis, 12 Februari 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango — Sofyan Djama, turut hadir dalam pelaksanaan Kick Off kegiatan “Diskusi Penanganan Pelanggaran Satu Sesi (Dispensasi) Bersama Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo” yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting,(12/02).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam memperkuat kesiapan jajaran pengawas pemilu menghadapi potensi dinamika pelanggaran pada tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang. Acara dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Puadi, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknis melalui forum diskusi terarah dan berkelanjutan.

kepada humas bone bolango, sofyan menyampaikan dalam pembukaan acara tersebut Anggota Bawaslu RI Puadi memberikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dinilainya mampu menjadi rujukan bagi daerah lain. Ia menegaskan, kesiapan menghadapi tantangan pemilu merupakan tanggung jawab seluruh divisi teknis, bukan hanya Divisi Penanganan Pelanggaran. Menurutnya, setiap jajaran harus mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berlandaskan prinsip hukum demi menjamin keadilan serta kepastian hukum.

Menanggapi arahan tersebut, Sofyan Djama menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan dispensasi sebagai upaya memperkuat kualitas penanganan pelanggaran di daerah. Ia menilai mekanisme satu sesi menjadi instrumen penting dalam membangun sistem kerja yang responsif, efisien, dan akuntabel.

“Kegiatan ini memberi ruang pembelajaran yang konkret bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Arahan dari Bawaslu RI mempertegas pentingnya keseragaman pemahaman dan kecepatan dalam bertindak tanpa mengabaikan kualitas putusan,” ujar Sofyan.

Sofyan menambahkan, forum diskusi seperti ini sangat relevan dalam menyatukan perspektif teknis antarlevel pengawas. Ia menegaskan pula komitmen Bawaslu Kabupaten Bone Bolango untuk mengimplementasikan hasil diskusi dalam kerja pengawasan sehari-hari, khususnya pada tahapan yang rawan pelanggaran.

menurutnya “Penguatan kapasitas melalui kegiatan ini harus berdampak langsung pada peningkatan kinerja pengawasan. Kami berkomitmen menjadikan mekanisme dispensasi sebagai bagian dari strategi mempercepat penanganan pelanggaran yang tetap menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum,” tegasnya.